borneorayapost.com, Barito Timur – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Pemandangan umum tersebut dibacakan oleh juru bicara Fraksi PKB, Rafi Hidayatullah, S.H., dalam Lanjutan Rapat Paripurna III Masa Sidang I Tahun Sidang 2026 yang digelar di Gedung DPRD Barito Timur, Senin (12/10/2026).
Dalam pemaparannya, Fraksi PKB mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam merancang pembangunan daerah secara terencana, transparan, dan akuntabel. Namun, PKB memberikan sejumlah catatan penting terkait Rancangan APBD TA 2027 yang diproyeksikan mencapai total anggaran sebesar Rp869.218.808.466,07.
Ketergantungan Fiskal dan Potensi PAD
Dari total pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp848.018.349.723,00, Fraksi PKB mencermati masih tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat dan provinsi. PKB mendorong agar kemandirian fiskal tidak sekadar menjadi target di atas kertas, melainkan diwujudkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang sehat tanpa membebani masyarakat.
Juru bicara Fraksi PKB, Rafi Hidayatullah, S.H., mempertanyakan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum teroptimalisasi. Pihaknya menyoroti pemanfaatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta kejelasan status operasional Pelabuhan Telang Baru dan optimalisasi jalan umum menuju pelabuhan yang berpotensi dikerjasamakan dengan daerah.
Evaluasi Belanja Pegawai dan Pelayanan Publik
Mengenai Sektor Belanja Daerah yang direncanakan sebesar Rp869.218.808.466,07, Fraksi PKB menyoroti porsi belanja pegawai yang mencapai 54% dari total belanja. Angka tersebut dinilai masih melebihi batas ideal sebesar 30%.
“Tentu kita tidak ingin APBD habis hanya untuk membiayai kebutuhan internal birokrasi, sementara ruang belanja untuk pembangunan masyarakat semakin menipis,” tegas Rafi Hidayatullah. Fraksi PKB pun meminta rincian alokasi belanja yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik, penanggulangan kemiskinan, penanganan karhutla, bantuan pendidikan, serta bantuan sosial.
Prioritas Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan
Selain belanja operasional, Fraksi PKB meminta penjelasan rinci mengenai penanganan infrastruktur jalan, jembatan, dan jaringan irigasi yang mengalami kerusakan. PKB mendesak pemerintah daerah menyampaikan indikator prioritas penanganan dan daftar lokasi yang ditargetkan tuntas pada TA 2027.
Di bidang pelayanan dasar, Fraksi PKB menekankan pentingnya rehabilitasi gedung SD dan SMP yang kurang layak, serta penanganan masalah kesehatan mendasar seperti prevalensi stunting, Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI/AKB), dan cakupan Universal Health Coverage (UHC).
Penutupan Defisit Anggaran
Adapun defisit anggaran sebesar Rp21.200.458.743,08 direncanakan ditutup melalui Pembiayaan Netto yang bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2026. Fraksi PKB meminta kejelasan mengenai komposisi SiLPA tersebut—baik dari pelampauan target pendapatan, efisiensi belanja tender, maupun sisa belanja pegawai/kegiatan—serta kepastian program prioritas yang akan didanai oleh SiLPA tersebut. (Red)
